Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai Kemasan Plastik

July 14, 2016

Mulai 21 Februari 2016 konsumen tidak bisa lagi mendapatkan kantong plastik secara gratis ketika berbelanja di retail modern. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO), maka program kantong plastik berbayar pun diberlakukan, dimana konsumen diharuskan membayar harga minimal Rp200 untuk memperoleh kantong plastik (atau kantong kresek) ketika berbelanja di gerai ritel moderen.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, sesuai dengan  Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU tersebut, pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Program kantong plastik berbayar termasuk dalam kategori pengurangan sampah.  Program tersebut juga menandai kampanye gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 oleh KLHK.

Program tersebut secara umum mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah daerah (Pemda). Beberapa Pemda bahkan menetapkan harga kantong plastik yang lebih tinggi dari Rp200. Misalnya Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan harga Rp1.500,00 per kantong dan Pemerintah Kota Makassar menetapkan harga Rp4.500,00. Selain itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberlakukan harga Rp5.000,00 di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan maupun minimarket.

Kewenangan Pemungutan dan Tata Kelola Dana

Meskipun program kantong plastik berbayar tersebut bertujuan baik, setidaknya terdapat dua masalah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan sampah diatur dalam UU Pengelolaan Sampah. Meskipun demikian, UU tersebut tidak memberikan kewenangan pemungutan dana untuk pengelolaan sampah.  Pasal 21 UU No. 18/2008 menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukannya. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau disinsentif tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP No. 81/2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/2008 juga tidak mengatur secara khusus mengenai pemungutan dana tersebut.

Berdasarkan UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003), kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pendapatan negara berada pada Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran dengan melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus menyetorkan pungutan tersebut ke kas negara. Di lain pihak, pejabat pengelola keuangan daerah dapat memungut pendapatan daerah berdasarkan peraturan daerah.

Oleh karena program kantong plastik berbayar merupakan program yang bersifat sukarela dan pemungutan dilakukan bukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka ketentuan dalam UU Keuangan Negara tidak dapat diberlakukan. Meskipun demikian, justru dengan pemungutan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah dalam desain yang sekarang berlaku, dapat menimbulkan masalah ditinjau dari tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Ternyata dana hasil program plastik berbayar tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi dikelola langsung oleh masing-masing pengusaha ritel. Manajemen dana seperti ini merupakan praktik yang kurang baik ditinjau dari segi tata kelola kepemerintahan. Hasil survey YLKI juga menunjukkan bahwa keluhan utama konsumen adalah tidak jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantong plastik (YLKI, 2016).

Selain itu. penggunaan dana tersebut juga potensial dapat menimbulkan masalah. Ternyata dana tersebut digunakan oleh pengusaha gerai ritel untuk memberikan insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Penggunaan dana untuk kegiatan CSR menimbulkan pertanyaan: Mengapa program CSR harus didanai oleh konsumen?

Ketentuan mengenai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan dalam PP No. 81/2012 dikenal prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) bagi produsen, importir, distributor, maupun retailer dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (AntaraNews.com, 2016), dana dari hasil program kantong plastik berbayar harus dikelola secara independen atau melalui badan khusus yang kemudian dipergunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pengusaha ritel sebaiknya hanya bertugas mengumpulkan dana tersebut.

Cukai sebagai Alternatif Solusi

Pembentukan lembaga independen atau badan khusus berpotensi menyelesaikan masalah tata kelola. Artikel ini membahas solusi lain berkaitan dengan sampah plastik, yaitu mekanisme pengenaan cukai sebagaimana wacana yang telah mengemuka di media akhir-akhir ini.

Selama ini, jenis Barang Kena Cukai sangat terbatas, yaitu tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Sehingga pemerintah bermaksud untuk melakukan perluasan (ekstensifikasi) barang kena cukai. Pada tahun 2008, pemerintah berwacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi (Chandra dan Gufraeni, 2009; LPEM-FEUI, 2013). Pada tahun ini, sebagaimana dapat di baca di media, pemerintah sedang mengkaji pengenaan cukai atas botol plastik (Republika.co.id, 2016) atau kemasan plastik (Kompas.com, 2016).

UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 2 menetapkan karakteristik barang-barang yang dapat dikenakan cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai atas botol atau kemasan plastik dimungkinkan dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan terkait potensi sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan (Sahwan et al., 2005).

Apabila dikenakan cukai, dana hasil pemungutan tersebut akan dimasukkan ke kas negara, dan dapat digunakan untuk pendanaan program lingkungan yang dikelola oleh K/L. Berkaca dari penggunaan dana cukai hasil tembakau, terdapat pula kemungkinan penyusunan kebijakan Dana Bagi Hasil  (DBH) cukai kemasan atau botol plastik.  DBH tersebut dapat dikelola oleh Pemda dengan menggulirkan program-program yang terkait langsung dengan lingkungan, terutama pengelolaan sampah.

Pada intinya, desain kebijakan cukai kemasan atau botol plastik dapat disinergikan dengan ketentuan pengelolaan sampah, atau pengelolaan lingkungan secara umum. Termasuk di dalamnya adalah desain ketentuan untuk memberikan insentif dan disinsentif dalam rangka mengubah perilaku konsumen. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan program kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata kelola kepemerintahan yang baik.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Referensi

AntaraNews.com. (21 Februari 2016). YLKI: Kantong Plastik Berbayar Rasional. http://www. antaranews.com/berita/546268/ylki-kantong-plastik-berbayar-hal-rasional. Diakses 17 Juni 2016.

Chandra, E. M. dan Gufraeni, R. (2009). Kajian ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16(3), 170-179.

Kompas.com. (17 Juni 2016). Ini.Alasan.Pemerintah.Kenakan.Cukai.untuk.Kemasan.Plastik. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/17/180557926/ini.alasan.pemerintah.kenakan.cukai.untuk.kemasan.plastik. Diakses 21 Juni 2016.

LPEM-FEUI. (2013). Laporan Akhir: Profil Industri Minuman Ringan dan Dampak Ekonomi Pengenaan Cukai pada Minuman Berkarbonasi. Jakarta: LPEM-FEUI.

Republika.co.id. (12 April 2016). Botol Plastik Bisa Kena Cukai Rp200 per Botol. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/12/o5j5f1348-botol-plastik-bisa-kena-cukai-rp-200-per-botol. Diakses 21 Juni 2016.

Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. Jurnal Teknik Lingkungan, 6(1), 311-318.

YLKI. (2016). Hasil Survei: Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern. http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel-modern/. Diakses 21 Juni 2016.

Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor  39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dimuat di situs Kementerian Keuangan per 30 Juni 2016.


My Dissertation Abstract in BIES Journal Blog

May 31, 2016

My dissertation abstract appears in BIES Journal blog. The blog is intended to gather dissertation abstracts about Indonesia.

The link for the blog is here. And for my abstract is here; which is similar to my previous post.


Kerjasama Cukai ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

May 26, 2016

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau dalam Bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community (AEC) yang berlaku mulai 31 Desember 2015 merupakan tonggak bersejarah bagi kerjasama regional ASEAN. MEA diharapkan menawarkan kesempatan yang sangat luas dengan pasar tunggal yang raksasa, baik ditinjau dari jumlah penduduk maupun produk domestik bruto. Cetak biru MEA menginginkan pasar tunggal ASEAN yang memberikan kebebasan aliran (free flow) barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (ASEAN Secretariat, 2014). Dalam kerangka aliran yang bebas tersebut, dilakukan penghapusan berbagai hambatan tarif dan non tarif. Dalam hal ini, cukai dapat dipandang sebagai hambatan dari segi non tarif dengan menganggap bahwa perlakuan free flow juga diterapkan pada barang kena cukai (BKC).

Secara umum, pajak tidak langsung dalam bentuk cukai diterapkan di semua negara ASEAN, meskipun secara harfiah nama yang digunakan dapat berbeda-beda. Barang yang dikenakan cukai juga berbeda-beda, demikian juga basis pengenaan cukainya juga berbeda; meskipun terdapat juga persamaan-persamaan dalam kebijakan dan administrasi cukai. Misalnya, ditinjau dari segi produk (BKC), terdapat lima produk yang dikenakan cukai (atau nama lain yang bertujuan sama) di semua negara ASEAN, yaitu bir, wine, spiritus, rokok, cerutu, dan kendaraan penumpang. Terdapat pula beberapa BKC yang dikenakan cukai di mayoritas negara ASEAN (misalnya BBM, truk, bus, sepeda motor, dan tempat hiburan malam), serta terdapat pula BKC hanya di satu negara ASEAN, misalnya cukai kretek di Indonesia (APTF, 2013). Dari segi sistem cukainya, terdapat negara ASEAN yang menganut tarif ad valorem, tarif spesifik (termasuk Indonesia), atau tarif campuran. Perbedaan yang paling nyata adalah besaran tarif cukai yang berbeda-beda di antara negara ASEAN.

Ditinjau dari kerangka perwujudan arus bebas barang dan jasa, perbedaan sistem administrasi, jenis BKC, dan tarif yang berbeda-beda di negara ASEAN dapat menghambat aliran barang dan jasa. Misalnya untuk produk tembakau, negara ASEAN dengan tarif cukai rendah dapat menjadi target basis produksi, sedangkan negara ASEAN dengan harga jual eceran tinggi dapat menjadi target ekspor (Budilaksono dan Rustiningsih, 2013). Selain dapat menghambat aliran barang dan jasa, meningkatkan perdagangan lintas batas atau penyelundupan, perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat mendorong persaingan dalam kebijakan perpajakan diantara negara-negara ASEAN, suatu hal yang tidak diinginkan dalam pasar tunggal ASEAN. Sebagaimana terjadi di Eropa, pelaksanaan pasar tunggal pada awalnya mengakibatkan persaingan cukai (excise tax competition) dan perubahan interaksi strategis diantara negara anggota Uni Eropa, khususnya pada produk minuman mengandung alkohol (Lockwood dan Migali, 2009).

Untuk menghindari persaingan tersebut, terdapat dua forum yang dapat digunakan untuk membicarakan tentang perpajakan di ASEAN, yaitu Asia-Pacific Tax Forum (APTF) dan ASEAN Forum on Taxation (AFT). APTF merupakan produk dari suatu lembaga riset dan pendidikan nirlaba yang independen bernama International Tax and Investment Center (ITIC) yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau instansi yang mempunyai otoritas di bidang keuangan, perpajakan, dan kepabeanan di negara-negara Asia dan Pasifik. Salah satu hasil yang penting dari APTF terkait dengan cukai adalah kajian yang memetakan best practices di ASEAN dalam hal kebijakan dan administrasi terkait dengan BKC. Di lain pihak, AFT merupakan forum yang lebih baru. Dalam pertemuan AFT terakhir yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret 2016, diperkuat sub-forum dalam AFT yang khusus menangani cukai, yang disebut dengan Excise Tax Sub-Forum (ETS) yang menginduk pada AFT. Meskipun hanya merupakan suatu sub-forum, pembentukan ETS merupakan langkah maju dalam kerjasama cukai di level regional.

Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah yang dapat dikerjasamakan dalam bidang cukai di level ASEAN? Sebagaimana disinggung di muka, harmonisasi dan standarisasi BKC serta tarif cukai dipercaya akan meningkatkan perdagangan dan investasi atas BKC di kawasan ASEAN. Meskipun demikian, karena perpajakan pada intinya adalah urusan dalam negeri atau kedaulatan suatu negara, harmonisasi dan standarisasi kebijakan dan/atau administrasi cukai di ASEAN masih akan memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut agak berbeda dengan kerjasama di bidang kepabeanan yang sejak awal merupakan topik yang dibahas sejak awal dalam liberalisasi perdagangan ASEAN.

Berkaca dari pengalaman Uni Eropa, negara anggota dapat menyepakati BKC terbatas pada beberapa produk, yang dalam kasus Uni Eropa meliputi produk energi, listrik, minuman mengandung alkohol, dan produk turunan tembakau. Meskipun demikian, setiap negara anggota tetap diberikan keleluasaan untuk mempertahankan atau mengenakan bea (duty) untuk produk-produk lain (Schröer-Schallenberg, 2012). Selain itu, sistem pengenaan cukai perlu diubah menjadi basis negara tujuan (destination-based) dimana cukai terutang di negara di mana BKC dikonsumsi, dengan tidak mempedulikan di mana BKC diproduksi atau diimpor.

Sistem ini lebih rumit daripada sistem yang selama ini berlaku karena cukai terutang di tempat konsumsi, padahal bisa jadi produksi atau tempat impor pertama kali ke kawasan ASEAN bukan di negara tempat konsumsi tersebut. Dengan demikian sistem tersebut memerlukan prasayarat berupa penyesuaian atau administrasi pajak yang lebih baik dalam mencatat pergerakan BKC dari negara tempat impor ke negara tempat konsumsi. Sistem tersebut yang berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa dengan membedakan secara jelas BKC yang dalam penangguhan cukai (duty suspension) dan BKC yang dibebaskan untuk konsumsi (Bongartz, 2012). Penangguhan cukai diberikan pada BKC yang sedang dalam proses perpindahan dari negara produsen ke negara tujuan konsumsi. Pergerakan BKC perlu dimonitor karena BKC masih ditangguhkan cukainya. Ketika BKC dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dikonsumsi, barulah cukai menjadi terutang.

Harmonisasi untuk pasar tunggal ASEAN masih memerlukan waktu untuk dapat menyamai sistem yang berlaku di Uni Eropa. Sebagai tahap awal dalam kerjasama cukai ASEAN, ETS merencanakan antara lain untuk membuat database BKC di ASEAN, melakukan kajian mengenai sistem administrasi cukai di negara-negara ASEAN, serta tukar-menukar informasi tentang praktik terbaik (best practices) dalam kebijakan dan/atau administrasi cukai. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut patut disambut gembira dalam rangka mencari ide-ide segar untuk menggulirkan inovasi dalam administrasi atau dalam hal kebijakan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

 

Referensi:

APTF (Asia-Pacific Tax Forum). 2013. APTF ASEAN Excise Tax Study Group. Discussion Paper 26/08/2013.

ASEAN Secretariat. 2014. Thinking Globally, Prospering Regionally: ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Bongartz, M. 2012. Trade in goods subject to excise duties which have been released for consumption in other Member States: Analysis with reference to Directive 2008/118/EC and German excise law. World Customs Journal, Vol. 6(2), 19-27.

Budilaksono, A. dan Rustiningsih, H. 2013. Analisis Kebijakan Tarif Cukai Rokok dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Lockwood, B. dan Migali, G. 2009. Did the single market cause competition in excise taxes? Evidence from EU countries. The Economic Journal, 119, 406-429.

Schröer-Schallenberg, S. 2012. The legality of non-harmonised excise duties in the European internal market using the Federal Republic of Germany as an example. World Customs Journal, Vol. 6(2), 9-18.

Dimuat di situs Kementerian Keuangan per 25 Mei 2016.


Revealing willingness to pay and willingness to work to avoid deforestation and forest degradation using the contingent valuation method

March 14, 2016

This dissertation analysed local people’s contributions to a program that aimed at avoiding deforestation and forest degradation. The theoretical framework was Hicksian equivalent surplus for welfare changes induced by a quantity restriction. Based on data from contingent valuation surveys in East Kalimantan, Indonesia, it was shown that monetary contribution was very small compared to alternative land uses. The contribution in terms of unpaid working time has also been successfully implemented as an alternative to the monetary contribution. The results showed that local people preferred long term benefits if they were compensated for the program. As for compensation channels, local people preferred broad-based stakeholders cooperation. Local people were also willing to pay more if they trusted fellow local people.

Link to my full dissertation file (in pdf).


Finally, I dit it!

December 10, 2015

Pertanyaan yang tabu untuk mahasiswa S3: Risetnya bagaimana? Kapan lulus? Jangan sekali-kali bertanya hal-hal itu kepada mahasiswa S3, terutama generasi “tua”.

Alhamdulillah. Pertanyaan itu bukan lagi tabu untukku.

P_20151118_160940

Perlu 6 tahun bagiku menyelesaikan perjalanan akademis yang kumulai November 2009. Sebagaimana perjalanan, ada banyak pemandangan indah, tapi tidak sedikit tanjakan dan belokan yang berbahaya. Tapi, ketika sudah sampai tujuan, semuanya yang pahit atau yang manis, berubah menjadi kenangan.

Dan kenangan itu tak ada pahit atau manis, yang ada adalah pelajaran-pelajaran untuk masa depan.

My oral examination in the PhD IDS news.

Dan juga masuk di IEE Newsletter No. 23, Mei 2016.


Environmental Standard: A Disguised Protectionism?

February 13, 2010

A presentation file that describes some environmental standards in international trade under GATT 1994 and WTO; and application of those standards in case of tropical forest.

Presentation (in English, pdf) is available here:

Standar Lingkungan: Proteksi Tersembunyi?

File presentasi yang menjelaskan mengenai standar-standar lingkungan yang terkait dengan GATT 1994 dan WTO; serta aplikasinya pada kasus perdagangan kayu tropis.


My Master Thesis on Accountability

May 29, 2008

Title: Accountability Reporting in Indonesia: Perceived Performance, Measurement System, and Implementation Approach

This thesis provides a preliminary study about the practice of accountability reporting in Indonesia government units. There are three conclusions:

(1) common phenomenon of self-serving attributions in self-reporting was proven to exist strongly and most units attribute it to themselves for a good performance but blame external factors for failure.
(2) finding also shows the difficulty for government units to measure their performance in terms of outcome, benefit, and impact. Exaggeration in reporting performance was proven to exist.
(3) implementation approach is related with improper measurement.

This is my thesis in Graduate School for International Development & Cooperation (IDEC), Hiroshima University, Japan (2004). Abstract (English, pdf) could be downloaded from Finance Education & Training Agency (FETA), MOF. Full thesis could be seen at Library of FETA, Jl. Purnawarman No. 99, Jakarta Selatan, 12110.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.