Pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi dengan Excel: Ulasan Sumber Belajar dan Aplikasi Kurva Laffer

December 9, 2016

ABSTRAK

Penggunaan kertas kerja (spreadsheet) berpotensi meningkatkan pengalaman dan kualitas belajar bagi (maha)siswa. Dengan alasan tersebut tidak mengherankan bahwa kertas kerja dipergunakan secara luas sebagai media pembelajaran.  Artikel ini membahas mengenai penggunaan Microsoft Excel sebagai media pembelajaran dengan aplikasi pada estimasi Kurva Laffer. Kurva Laffer sangat populer dan kontroversial sehingga sangat penting dijelaskan kepada mahasiswa Pengantar Ilmu Ekonomi untuk menunjukkan hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan pajak. Dengan studi terhadap pustaka yang tersedia dijelaskan perkembangan dan permasalahan terkait dengan Kurva Laffer serta kemungkinan penggunaan Microsoft Excel sebagai alat untuk mengestimasi Kurva Laffer tersebut. Pendugaan Kurva Laffer untuk membuktikan keberadaan Kurva Laffer dapat dengan mudah dilakukan dengan Microsoft Excel. Di lain pihak, identifikasi tarif pajak optimal dan syarat pencapaian titik optimal tersebut di luar cakupan buku teks standar Pengantar Ilmu Ekonomi. Selain itu, penggunaan data asli dalam prosedur tersebut dapat menjadi jembatan perkenalan mahasiswa dengan metode regresi dan tata cara analisis data dalam praktik.

Kata Kunci: Pengantar Ilmu Ekonomi, Lembar kerja, Microsoft Excel, Kurva Laffer.

ABSTRACT

The use of spreadsheet has huge potential to enhance experience and learning quality for students. For this reason, it is not surprising that spreadsheet is widely used as a learning tool in academe. This article discusses the use of Microsoft Excel as a learning tool with application for the Laffer curve. The Laffer curve is a popular yet controversial tool so that it is very important for students to learn it in Introduction to Economics course to show relationship between tax rate and tax revenue. With reviewing the existing literature it is shown origins and prospects regarding the Laffer curve and the possibility of Microsoft Excel for estimating it. Estimating the existence of the Laffer curve can be easily done, but identification of the optimal tax rate and prerequisites for the optimal rate to achieve are beyond the scope of standard Introduction to Economics textbooks. In addition, using real data to construct the Laffer curve make it possible for the students to firstly expose to regression analysis as well as how to analyse data in real world practice.

Keywords: Introduction to Economics, Spreadsheets, Microsoft Excel, Laffer curve.

Artikel lengkap dapat dibaca pada Prosiding Seminar Nasional VIII 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka pada tautan berikut. Seminar tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 November 2016 di Universitas Terbuka Convention Centre, Tangerang Selatan.


Pengampunan Pajak, Perusahaan Cangkang, dan Kawasan Ekonomi Khusus

October 12, 2016

Pengampunan Pajak

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA)  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Dengan tagline ‘ungkap, tebus, lega’, program TA menargetkan untuk memperoleh penerimaan negara sebesar Rp165 triliun.

Ketentuan TA tidak hanya terkait pengampunan dan pembayaran uang tebusan, tetapi juga kepentingan yang lebih besar untuk deklarasi aset yang selama ini belum dilaporkan dan repatriasi aset tersebut ke dalam negeri. TA juga terkait dengan momentum reformasi perpajakan, kepastian hukum, dan perluasan basis data perpajakan (Kemenkeu, 2016a).  Deklarasi aset diharapkan dapat memperbaiki basis data untuk pengelolaan pajak yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sementara, repatriasi aset dapat menyediakan tambahan modal yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di dalam negeri. Tambahan dana masuk ke dalam negeri tersebut juga diharapkan dapat memperkuat nilai tukar, cadangan devisa, neraca pembayaran, dan likuiditas perbankan (Media Keuangan, April 2016).

Aturan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.08/2016. Selain itu, terdapat PMK lain dengan pengaturan yang lebih khusus. Untuk menampung dana hasil TA, misalnya, Menteri Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 600/KMK.03/2016 yang menetapkan 77 bank persepsi yang dapat menerima dana tebusan dan dana repatriasi. Selain itu, ada pula PMK 119/PMK.08/2016 yang telah diubah dengan PMK 123/PMK.08/2016, yang mengatur mengenai pengalihan harta dan penempatan investasi pada instrumen investasi keuangan; serta PMK 122/PMK.08/2016 yang mengatur mengenai pengalihan harta dan investasi di luar instrumen keuangan.

Salah satu wacana yang masih dipertimbangkan oleh pemerintah (Kompas.com, 6 September 2016) terkait dengan TA adalah pendirian satu wilayah di Indonesia, baik berupa pulau atau kota khusus, yang disediakan untuk menampung dana repatriasi.  Langkah ini perlu dilakukan agar derasnya arus dana repatriasi tidak menyebabkan terjadinya gelembung ekonomi di dalam negeri. Selain itu, kawasan tersebut sekaligus dapat mencegah pelarian modal setelah periode investasi minimal dalam TA, yaitu tiga tahun, berdasarkan Pasal 13 PMK 118/PMK.03/2016. Bentuk yang diusulkan adalah semacam offshore financial center, yang dimodelkan semacam Labuan Offshore Company di Malaysia.

Perusahaan Cangkang

Usulan untuk membentuk kawasan khusus tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa pemerintah perlu mengakomodasi kepentingan pengusaha dan perusahaan Indonesia yang membutuhkan sarana dalam bentuk perusahaan cangkang (shell corporation) atau Special Purpose Vehicle (SPV) untuk mempermudah kepentingan bisnisnya. Ditengarai, banyak pengusaha dan perusahaan Indonesia mempergunakan SPV untuk menyimpan dananya agar tidak terdeteksi oleh otoritas pajak dan otoritas hukum di dalam negeri. SPV sendiri memiliki citra yang buruk, karena banyak SPV yang didirikan di negara atau kawasan surga pajak (tax haven) yang memberikan tarif pajak sangat rendah, atau bahkan bebas pajak, plus perlindungan kerahasiaan bank (bank secrecy). Dengan karakteristik tersebut, SPV dapat dipakai sebagai sarana untuk penghindaran atau penggelapan pajak, serta pencucian uang hasil kejahatan korupsi, narkotika, atau perdagangan manusia (Tempo.co, 6 April 2016).

Sebenarnya, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai SPV di Indonesia. SPV tidak diatur secara khusus dalam UU Perseroan Terbatas (PT) yang mengatur mengenai korporasi yang berkedudukan di Indonesia. Meskipun demikian, pada praktiknya, penggunaan SPV merupakan hal yang lumrah dalam bisnis (HukumOnline.com, 2016), sehingga harus diteliti kasus per kasus untuk menentukan apakah SPV digunakan untuk penghindaran pajak atau penggelapan pajak (Okezone, 19 April 2016). Secara umum, SPV memang didirikan untuk tujuan yang khusus dan dapat dipergunakan untuk melindungi korporasi atau individu pendirinya (atau dalam hal tertentu krediturnya), dengan membatasi tanggung jawabnya sebatas modal yang dipisahkan (Oktavinanda, 2013).

Ditinjau dari sisi perpajakan, setidaknya terdapat dua pengertian SPV. Pertama, menurut PMK 258/PMK.03/2008 perusahaan antara (special purpose company atau conduit company), yaitu perusahaan yang dibentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax heaven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Definisi ini berkaitan dengan kepentingan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas penghasilan dari pengalihan atau penjualan saham yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Kedua, PMK 127/PMK.010/2016 mendefinisikan SPV untuk kepentingan pengampunan pajak sebagai perusahaan antara yang didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentu untuk kepentingan pendirinya, seperti untuk pembelian dan/atau pembiayaan investasi, dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif.

Selain untuk transaksi negatif, SPV sebenarnya dapat digunakan untuk mempermudah transaksi. Sebagai contoh, perusahaan cangkang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pembiayaan start up sebelum perusahaan beroperasi. Contoh lain adalah penggunaan SPV untuk kemudahan transaksi dalam penerbitan sukuk. Struktur sukuk secara umum menggunakan SPV untuk membantu proses penjualan dan penyewaan aset dari dan ke originator, pembayaran uang pembelian dan uang sewa kepada/dari originator, serta pengumpulan dana dan hasil investasi dari/kepada investor (Siskawati, 2010).

Kawasan Ekonomi Khusus Keuangan

Pendirian kawasan khusus untuk memungkinkan pendirian perusahaan cangkang di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan payung hukum yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu UU Nomor 39 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015. Aturan yang ada memungkinkan pendirian KEK khusus keuangan (Inilah.com, 23 Juni 2016). Meskipun demikian, apabila mengacu pada Labuan, diperlukan tarif pajak yang khusus agar KEK tersebut bisa bersaing dengan negara lain. Sebagaimana diketahui, Labuan memberikan tarif pajak yang sangat rendah, yaitu 3 persen, serta kemudahan syarat untuk mendirikan perusahaan, misalnya permodalan disetor minimal 1 dolar AS dan cukup satu orang pengurus perusahaan.

Dengan demikian, timbul pertanyaan dari segi hukum; apakah payung hukum yang tersedia dalam UU dan PP KEK cukup untuk mewadahi pendirian Offshore Financial Center (OFC) tersebut. Menurut hemat penulis, penetapan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah di kawasan khusus tersebut memerlukan amandemen UU PPh yang berlaku  atau membuat UU tersendiri, karena jenis fasilitas dan kemudahan dalam KEK Khusus Keuangan dikhawatirkan tidak dapat bersaing dengan OFC di negara-negara lain. Selain itu, diperlukan juga amandemen UU PT atau pembuatan UU khusus yang mengatur kemudahan syarat-syarat pendirian SPV di kawasan khusus tersebut.

Di sisi lain, karakteristik kerahasiaan perbankan yang ketat sulit diberlakukan pada kawasan khusus tersebut. Hal tersebut merujuk pada rencana Indonesia mengikuti penyampaian data dan informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information) pada tahun 2018. Kelalaian untuk menepati program transparansi tersebut dapat menyebabkan Indonesia digolongkan sebagai noncooperative jurisdiction yang dapat berakibat negatif bagi industri keuangan dan perekonomian Indonesia secara umum (Kemenkeu, 2016b). Tidak adanya pertukaran informasi, tarif pajak yang nol atau sangat rendah, kurangnya transparansi, serta tidak adanya aktivitas bisnis yang jelas bagi perusahaan di kawasan khusus, merupakan kriteria yang digunakan oleh Organisation on Economic Cooperation and Development (1998) untuk menggolongkan suatu negara atau kawasan sebagai tax haven. Label tersebut harus secara hati-hati dihindari oleh Indonesia apabila ingin membuat KEK Khusus Keuangan seperti OFC.

 

Daftar Pustaka

HukumOnline.com (2016, 8 April). Begini Hukum Indonesia Memandang Perusahaan ‘Cangkang’. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707dd59b9f3c/begini-hukum-indonesia-memandangperusahaan-cangkang.

Inilah.com. (2016, 23 Juni). KEK Keuangan Bisa Jadi Wilayah Tax Havens? http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2305346/kek-keuangan-bisa-jadi-wilayah-tax-havens.

Kemenkeu. (2016a). Naskah Pidato Menteri Keuangan Rapat Paripurna Pembahasan RUU Pengampunan Pajak di DPR. http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/paparan/2016/pidato/Pidato_MK_Rapat_Paripurna_Pembahasan_RUU_Pengampunan_Pajak(28%20Juni%202016).pdf

Kemenkeu. (2016b). Automatic Exchange of Information. Siaran Pers Nomor 25/KLI/2016 tanggal 2 Mei 2016. http://www.kemenkeu.go.id/SP/automatic-exchange-information-aeoi.

Kompas.com. (2016, 6 September). Pemerintah Masih Menimbang Untung Rugi Jadi Negara Surga Pajak. http://ekonomi.kompas.com/read/2016/09/06/193000526/pemerintah.masih.menimbang. untung.rugi.jadi.negara.surga.pajak.

Media Keuangan. (2016). Bukan Semata Persoalan Penerimaan Negara. Media Keuangan, 11(103), April, 13-15.

OECD. (1998). Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue. Paris, Perancis: OECD.

Oktavinanda, P. A. (2013). Special Purpose Vehicle Dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi. Paper tersedia di SSRN: http://ssrn.com/abstract=2312053.

Siskawati, E. (2010). Perkembangan obligasi syariah di Indonesia: Suatu tinjauan. Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 5(2), 1-9.

Tempo.co. (2016, 6 April). Apa Itu Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers? https://m.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760201/apa-itu-perusahaan-cangkang-dalam-panama-papers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud   Dalam Pasa 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Dipeoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.08/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memilik Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.

 

Artikel ini dimuat di situs Kementerian Keuangan per 11 Oktober 2016.


Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Mencapai Swasembada Gula

August 1, 2016

Siapakah yang tidak tertarik manisnya gula? Ketertarikan itu rupanya sudah berakar dalam budaya kita, terbukti dengan banyak peribahasa yang menggunakan kata gula. Misalnya yang paling populer adalah “Ada gula ada semut”. Atau yang kurang populer, misalnya “Seperti gula dalam mulut”, “Tak usah bimbang, gula dan mulut, tinggal telan saja”, “Semanis-manis gula, ada pasir di dalamya”, atau “Hitam-hitam gula jawa”. Semua mengandung kata gula, yang mengisyaratkan kemanisan, kesuksesan, kata yang bermadu, atau wajah yang manis. Sayangnya, industri gula Indonesia tidaklah semanis yang terekam dalam peribahasa. Pernah berjaya pada masanya, yaitu pada era sebelum Perang Dunia II dengan merajai perdagangan gula dunia, industri gula nasional saat ini masih harus berjuang untuk mencapai swasembada. Pertumbuhan permintaan yang tinggi dari sektor rumah tangga serta sektor industri makanan, minuman, dan farmasi belum dapat dipenuhi  dari hasil produksi dalam negeri.

Dengan mengingat bahwa gula merupakan komoditas pangan utama yang penting bagi perekonomian nasional, maka pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula untuk menutupi kekurangan tersebut. Keputusan membuka keran impor harus diakui merupakan kebijakan yang dilematis. Di satu sisi, keputusan itu merugikan petani tebu dan industri pergulaan nasional. Keputusan importasi juga sering dikaitkan dengan kurangnya pembelaan terhadap ekonomi domestik. Di sisi lain, keputusan importasi dapat mendorong perkembangan sektor  industri pengguna gula (yaitu sektor makanan, minuman, dan farmasi) selain juga menjaga kesejahteraan warga masyarat dengan penyediaan gula pada tingkat harga yang wajar. Bagimanapun, lebih baik apabila industri gula nasional dapat memenuhi kebutuhan domestik karena akan memberikan dampak pengganda yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Program Revitalisasi, Intensifikasi, Diversifikasi, dan Ekstensifikasi (PRIDE)

Terdapat berbagai tantangan yang melingkupi industri gula saat ini. Tantangan tersebut dapat berupa mesin pabrik yang sudah tua, rendemen yang rendah, biaya produksi yang tinggi, atau luas lahan yang semakin menyempit, atau tantangan-tantangan yang lain. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan program-program yang komprehensif dalam bentuk revitalisasi, intensifikasi, diversifikasi, dan sekaligus ekstensifikasi pergulaan nasional. Untuk lebih mudahnya, kita namakan saja program itu PRIDE, sekaligus untuk menggambarkan upaya-upaya untuk merebut kembali kebanggaan industri pergulaan. Penjelasan dari tiap komponen program adalah sebagai berikut.

Program revitalisasi berkaitan dengan peremajaan dan pembangunan pabrik gula (PG). PG di Jawa, sebagian besar adalah pabrik yang sempat menyaksikan kedigdayaan industri gula pada masanya. Artinya, banyak dari PG tersebut sudah berusia tua dengan teknologi yang belum mengikuti perkembangan mutakhir. Untuk membangun PG baru tentu dibutuhkan investasi. Saran untuk meningkatkan investasi di industri pergulaan akan diuraikan di bagian akhir paparan ini.

Program intensifikasi terkait dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan tebu. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya penggunaan teknologi untuk penyediaan bibit, pupuk, dan sarana pertanian. Khusus yang menyangkut budidaya tebu oleh rakyat (tebu rakyat), perlu ditambahkan penyediaan kredit produksi dengan syarat yang ringan dan mudah serta dapat dicairkan tepat pada waktu dibutuhkan.

Program diversifikasi merupakan inovasi-inovasi yang harus dilakukan pada tingkat PG, agar dapat menciptakan produk-produk baru di luar produk utama, yaitu gula. Produk sampingan yang potensial misalnya  ampas tebu (bagasse), tetes tebu (molasse), dan limbah padat. Ampas tebu dapat dipergunakan untuk menghasilkan particle board untuk furnitur, sebagai sumber energi, atau pakan ternak. Tetes tebu dapat diolah lebih lanjut untuk industry makanan dan farmasi, sedangkan limbah padat bisa diolah menjadi bio-kompos. Hasil sampingan lain yang penting adalah bioethanol, yang akan dijelaskan di bagian berikut. Produk sampingan tersebut dapat berperan menurunkan biaya produksi dan meningkatkan laba perusahaan. Hal ini tentu sangat terkait dengan program revitalisasi PG.

Program ekstensifikasi terkait dengan peningkatan luas perkebunan tebu. Hal ini krusial, karena di Pulau Jawa banyak sawah beririgasi tidak lagi ditanami tebu, karena tebu tidak dapat bersaing dengan tanaman padi atau penggunaan tanah untuk kepentingan lain. Oleh karena itu perlu dikembangkan perkebunan tebu, baik perkebunan tebu rakyat (TR), perkebunan besar Negara (PBN), atau perkebunan besar swasta (PBS) di luar daerah Jawa. Lebih baik lagi apabila pabrik gula terintegrasi dengan perkebunan tersebut. Sudah pasti, investasi yang diperlukan sangat tinggi. Sebagaimana program revitalisasi, saran untuk peningkatan investasi akan dibahas pada penutup artikel ini.

Swasembada Gula, Kedaulatan Pangan dan Energi Terbarukan

Semangat untuk mencapai swasembada gula tidak pernah pudar dan perlu terus dibangkitkan demi mendorong industri gula dan sektor industri yang terkait, menumbuhkan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan petani yang menggeluti usaha budidaya tebu. Swasembada gula juga berperan penting dalam mencapai kedaulatan pangan, yaitu penyediaan pangan yang bertumpu pada kemampuan nasional dan sedapat mungkin menghindari ketergantungan dari sumber-sumber pangan dari luar negeri.

Dalam jangka panjang, apabila produksi gula sudah berlebih, gula dapat diproses menjadi produk lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Salah satu diversifikasi yang layak dicoba nantinya adalah gula sebagai sumber energi terbarukan, yaitu dalam bentuk bioethanol. Brazil sebagai kampiun produksi gula di dunia saat ini, sudah berhasil mengupayakan produksi bioethanol dari gula tebu. Bahkan produksi etanolnya menempati ranking kedua terbanyak setelah Amerika Serikat. Keberhasilan Brazil merupakan cermin keberhasilan pemanfaatan teknologi dalam pertanian sehingga dapat menghasilkan produksi tebu yang melimpah, yang didukung oleh kawasan lahan yang luas dan potensial.

Untuk saat ini, bagi Indonesia hal tersebut masih merupakan impian. Bukan saja karena produksi tebu yang masih kurang mencukupi, tetapi juga karena teknologi pemrosesan yang masih perlu ditingkatkan. Pada saat ini, harapan memproduksi bioethanol cukup layak disandang oleh industri kelapa sawit. Dari keberhasilan Brazil bolehlah kita belajar untuk menggunakan ampas tebu (bagasse) sebagai sumber energi panas dan listrik, yang dapat mengurangi biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Kawasan Ekonomi Khusus

Tibalah akhirnya artikel ini pada penutupnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penutup ini akan membahas saran dalam rangka meningkatkan investasi industri gula. Jawabnya adalah dengan mengoptimalkan insentif-insentif yang ditawarkan oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan kawasan atau wilayah dengan batas tertentu dimana pada kawasan tersebut diberikan insentif khusus dalam rangka meningkatkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang berdaya saing internasional. Menariknya, insentif yang diberikan pada KEK sangat komprehensif, sehingga KEK sering disebut menawarkan ultimate incentives.

KEK didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan mencakup perpajakan, kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, pertanahan dan perizinan serta nonperizinan. Khusus tentang fasilitas fiskal, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

Dengan berbagai macam fasilitas tersebut, kiranya industri pergulaan dapat memanfaatkan kemudahan-kemudahan tersebut dalam rangka mencapai PRIDE, swasembada gula, dan kedaulatan pangan. Semoga.


Antara Program Kantong Plastik Berbayar dan Pengenaan Cukai Kemasan Plastik

July 14, 2016

Mulai 21 Februari 2016 konsumen tidak bisa lagi mendapatkan kantong plastik secara gratis ketika berbelanja di retail modern. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO), maka program kantong plastik berbayar pun diberlakukan, dimana konsumen diharuskan membayar harga minimal Rp200 untuk memperoleh kantong plastik (atau kantong kresek) ketika berbelanja di gerai ritel moderen.

Program tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, sesuai dengan  Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU tersebut, pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Program kantong plastik berbayar termasuk dalam kategori pengurangan sampah.  Program tersebut juga menandai kampanye gerakan Indonesia Bebas Sampah 2020 oleh KLHK.

Program tersebut secara umum mendapat sambutan yang baik dari Pemerintah daerah (Pemda). Beberapa Pemda bahkan menetapkan harga kantong plastik yang lebih tinggi dari Rp200. Misalnya Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan harga Rp1.500,00 per kantong dan Pemerintah Kota Makassar menetapkan harga Rp4.500,00. Selain itu, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberlakukan harga Rp5.000,00 di seluruh tempat perbelanjaan, baik pasar swalayan maupun minimarket.

Kewenangan Pemungutan dan Tata Kelola Dana

Meskipun program kantong plastik berbayar tersebut bertujuan baik, setidaknya terdapat dua masalah yang berpotensi menghambat pencapaian tujuannya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pengelolaan sampah diatur dalam UU Pengelolaan Sampah. Meskipun demikian, UU tersebut tidak memberikan kewenangan pemungutan dana untuk pengelolaan sampah.  Pasal 21 UU No. 18/2008 menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah dan memberikan disinsentif kepada orang yang tidak melakukannya. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau disinsentif tersebut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). PP No. 81/2012 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 18/2008 juga tidak mengatur secara khusus mengenai pemungutan dana tersebut.

Berdasarkan UU Keuangan Negara (UU No. 17/2003), kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pendapatan negara berada pada Menteri Keuangan sebagai pengguna anggaran dengan melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus menyetorkan pungutan tersebut ke kas negara. Di lain pihak, pejabat pengelola keuangan daerah dapat memungut pendapatan daerah berdasarkan peraturan daerah.

Oleh karena program kantong plastik berbayar merupakan program yang bersifat sukarela dan pemungutan dilakukan bukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka ketentuan dalam UU Keuangan Negara tidak dapat diberlakukan. Meskipun demikian, justru dengan pemungutan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah dalam desain yang sekarang berlaku, dapat menimbulkan masalah ditinjau dari tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

Ternyata dana hasil program plastik berbayar tidak dikelola oleh pemerintah, tetapi dikelola langsung oleh masing-masing pengusaha ritel. Manajemen dana seperti ini merupakan praktik yang kurang baik ditinjau dari segi tata kelola kepemerintahan. Hasil survey YLKI juga menunjukkan bahwa keluhan utama konsumen adalah tidak jelasnya pengelolaan dana hasil penjualan kantong plastik (YLKI, 2016).

Selain itu. penggunaan dana tersebut juga potensial dapat menimbulkan masalah. Ternyata dana tersebut digunakan oleh pengusaha gerai ritel untuk memberikan insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. Penggunaan dana untuk kegiatan CSR menimbulkan pertanyaan: Mengapa program CSR harus didanai oleh konsumen?

Ketentuan mengenai CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), antara lain dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal maupun UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan dalam PP No. 81/2012 dikenal prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) bagi produsen, importir, distributor, maupun retailer dalam mengelola sampah yang mereka hasilkan.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (AntaraNews.com, 2016), dana dari hasil program kantong plastik berbayar harus dikelola secara independen atau melalui badan khusus yang kemudian dipergunakan untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa pengusaha ritel sebaiknya hanya bertugas mengumpulkan dana tersebut.

Cukai sebagai Alternatif Solusi

Pembentukan lembaga independen atau badan khusus berpotensi menyelesaikan masalah tata kelola. Artikel ini membahas solusi lain berkaitan dengan sampah plastik, yaitu mekanisme pengenaan cukai sebagaimana wacana yang telah mengemuka di media akhir-akhir ini.

Selama ini, jenis Barang Kena Cukai sangat terbatas, yaitu tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol. Sehingga pemerintah bermaksud untuk melakukan perluasan (ekstensifikasi) barang kena cukai. Pada tahun 2008, pemerintah berwacana untuk mengenakan cukai pada minuman ringan berkarbonasi (Chandra dan Gufraeni, 2009; LPEM-FEUI, 2013). Pada tahun ini, sebagaimana dapat di baca di media, pemerintah sedang mengkaji pengenaan cukai atas botol plastik (Republika.co.id, 2016) atau kemasan plastik (Kompas.com, 2016).

UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 2 menetapkan karakteristik barang-barang yang dapat dikenakan cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai atas botol atau kemasan plastik dimungkinkan dengan alasan untuk menjaga kelestarian lingkungan terkait potensi sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan (Sahwan et al., 2005).

Apabila dikenakan cukai, dana hasil pemungutan tersebut akan dimasukkan ke kas negara, dan dapat digunakan untuk pendanaan program lingkungan yang dikelola oleh K/L. Berkaca dari penggunaan dana cukai hasil tembakau, terdapat pula kemungkinan penyusunan kebijakan Dana Bagi Hasil  (DBH) cukai kemasan atau botol plastik.  DBH tersebut dapat dikelola oleh Pemda dengan menggulirkan program-program yang terkait langsung dengan lingkungan, terutama pengelolaan sampah.

Pada intinya, desain kebijakan cukai kemasan atau botol plastik dapat disinergikan dengan ketentuan pengelolaan sampah, atau pengelolaan lingkungan secara umum. Termasuk di dalamnya adalah desain ketentuan untuk memberikan insentif dan disinsentif dalam rangka mengubah perilaku konsumen. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan program kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tata kelola kepemerintahan yang baik.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja

Referensi

AntaraNews.com. (21 Februari 2016). YLKI: Kantong Plastik Berbayar Rasional. http://www. antaranews.com/berita/546268/ylki-kantong-plastik-berbayar-hal-rasional. Diakses 17 Juni 2016.

Chandra, E. M. dan Gufraeni, R. (2009). Kajian ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16(3), 170-179.

Kompas.com. (17 Juni 2016). Ini.Alasan.Pemerintah.Kenakan.Cukai.untuk.Kemasan.Plastik. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/06/17/180557926/ini.alasan.pemerintah.kenakan.cukai.untuk.kemasan.plastik. Diakses 21 Juni 2016.

LPEM-FEUI. (2013). Laporan Akhir: Profil Industri Minuman Ringan dan Dampak Ekonomi Pengenaan Cukai pada Minuman Berkarbonasi. Jakarta: LPEM-FEUI.

Republika.co.id. (12 April 2016). Botol Plastik Bisa Kena Cukai Rp200 per Botol. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/04/12/o5j5f1348-botol-plastik-bisa-kena-cukai-rp-200-per-botol. Diakses 21 Juni 2016.

Sahwan, F. L., Martono, D. H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. (2005). Sistem Pengelolaan limbah Plastik di Indonesia. Jurnal Teknik Lingkungan, 6(1), 311-318.

YLKI. (2016). Hasil Survei: Efektivitas Uji Coba Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Ritel Modern. http://ylki.or.id/2016/04/hasil-survei-efektivitas-uji-coba-kebijakan-kantong-plastik-berbayar-pada-ritel-modern/. Diakses 21 Juni 2016.

Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor  39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor  18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dimuat di situs Kementerian Keuangan per 30 Juni 2016.


My Dissertation Abstract in BIES Journal Blog

May 31, 2016

My dissertation abstract appears in BIES Journal blog. The blog is intended to gather dissertation abstracts about Indonesia.

The link for the blog is here. And for my abstract is here; which is similar to my previous post.


Kerjasama Cukai ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

May 26, 2016

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau dalam Bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community (AEC) yang berlaku mulai 31 Desember 2015 merupakan tonggak bersejarah bagi kerjasama regional ASEAN. MEA diharapkan menawarkan kesempatan yang sangat luas dengan pasar tunggal yang raksasa, baik ditinjau dari jumlah penduduk maupun produk domestik bruto. Cetak biru MEA menginginkan pasar tunggal ASEAN yang memberikan kebebasan aliran (free flow) barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (ASEAN Secretariat, 2014). Dalam kerangka aliran yang bebas tersebut, dilakukan penghapusan berbagai hambatan tarif dan non tarif. Dalam hal ini, cukai dapat dipandang sebagai hambatan dari segi non tarif dengan menganggap bahwa perlakuan free flow juga diterapkan pada barang kena cukai (BKC).

Secara umum, pajak tidak langsung dalam bentuk cukai diterapkan di semua negara ASEAN, meskipun secara harfiah nama yang digunakan dapat berbeda-beda. Barang yang dikenakan cukai juga berbeda-beda, demikian juga basis pengenaan cukainya juga berbeda; meskipun terdapat juga persamaan-persamaan dalam kebijakan dan administrasi cukai. Misalnya, ditinjau dari segi produk (BKC), terdapat lima produk yang dikenakan cukai (atau nama lain yang bertujuan sama) di semua negara ASEAN, yaitu bir, wine, spiritus, rokok, cerutu, dan kendaraan penumpang. Terdapat pula beberapa BKC yang dikenakan cukai di mayoritas negara ASEAN (misalnya BBM, truk, bus, sepeda motor, dan tempat hiburan malam), serta terdapat pula BKC hanya di satu negara ASEAN, misalnya cukai kretek di Indonesia (APTF, 2013). Dari segi sistem cukainya, terdapat negara ASEAN yang menganut tarif ad valorem, tarif spesifik (termasuk Indonesia), atau tarif campuran. Perbedaan yang paling nyata adalah besaran tarif cukai yang berbeda-beda di antara negara ASEAN.

Ditinjau dari kerangka perwujudan arus bebas barang dan jasa, perbedaan sistem administrasi, jenis BKC, dan tarif yang berbeda-beda di negara ASEAN dapat menghambat aliran barang dan jasa. Misalnya untuk produk tembakau, negara ASEAN dengan tarif cukai rendah dapat menjadi target basis produksi, sedangkan negara ASEAN dengan harga jual eceran tinggi dapat menjadi target ekspor (Budilaksono dan Rustiningsih, 2013). Selain dapat menghambat aliran barang dan jasa, meningkatkan perdagangan lintas batas atau penyelundupan, perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat mendorong persaingan dalam kebijakan perpajakan diantara negara-negara ASEAN, suatu hal yang tidak diinginkan dalam pasar tunggal ASEAN. Sebagaimana terjadi di Eropa, pelaksanaan pasar tunggal pada awalnya mengakibatkan persaingan cukai (excise tax competition) dan perubahan interaksi strategis diantara negara anggota Uni Eropa, khususnya pada produk minuman mengandung alkohol (Lockwood dan Migali, 2009).

Untuk menghindari persaingan tersebut, terdapat dua forum yang dapat digunakan untuk membicarakan tentang perpajakan di ASEAN, yaitu Asia-Pacific Tax Forum (APTF) dan ASEAN Forum on Taxation (AFT). APTF merupakan produk dari suatu lembaga riset dan pendidikan nirlaba yang independen bernama International Tax and Investment Center (ITIC) yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau instansi yang mempunyai otoritas di bidang keuangan, perpajakan, dan kepabeanan di negara-negara Asia dan Pasifik. Salah satu hasil yang penting dari APTF terkait dengan cukai adalah kajian yang memetakan best practices di ASEAN dalam hal kebijakan dan administrasi terkait dengan BKC. Di lain pihak, AFT merupakan forum yang lebih baru. Dalam pertemuan AFT terakhir yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret 2016, diperkuat sub-forum dalam AFT yang khusus menangani cukai, yang disebut dengan Excise Tax Sub-Forum (ETS) yang menginduk pada AFT. Meskipun hanya merupakan suatu sub-forum, pembentukan ETS merupakan langkah maju dalam kerjasama cukai di level regional.

Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah yang dapat dikerjasamakan dalam bidang cukai di level ASEAN? Sebagaimana disinggung di muka, harmonisasi dan standarisasi BKC serta tarif cukai dipercaya akan meningkatkan perdagangan dan investasi atas BKC di kawasan ASEAN. Meskipun demikian, karena perpajakan pada intinya adalah urusan dalam negeri atau kedaulatan suatu negara, harmonisasi dan standarisasi kebijakan dan/atau administrasi cukai di ASEAN masih akan memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut agak berbeda dengan kerjasama di bidang kepabeanan yang sejak awal merupakan topik yang dibahas sejak awal dalam liberalisasi perdagangan ASEAN.

Berkaca dari pengalaman Uni Eropa, negara anggota dapat menyepakati BKC terbatas pada beberapa produk, yang dalam kasus Uni Eropa meliputi produk energi, listrik, minuman mengandung alkohol, dan produk turunan tembakau. Meskipun demikian, setiap negara anggota tetap diberikan keleluasaan untuk mempertahankan atau mengenakan bea (duty) untuk produk-produk lain (Schröer-Schallenberg, 2012). Selain itu, sistem pengenaan cukai perlu diubah menjadi basis negara tujuan (destination-based) dimana cukai terutang di negara di mana BKC dikonsumsi, dengan tidak mempedulikan di mana BKC diproduksi atau diimpor.

Sistem ini lebih rumit daripada sistem yang selama ini berlaku karena cukai terutang di tempat konsumsi, padahal bisa jadi produksi atau tempat impor pertama kali ke kawasan ASEAN bukan di negara tempat konsumsi tersebut. Dengan demikian sistem tersebut memerlukan prasayarat berupa penyesuaian atau administrasi pajak yang lebih baik dalam mencatat pergerakan BKC dari negara tempat impor ke negara tempat konsumsi. Sistem tersebut yang berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa dengan membedakan secara jelas BKC yang dalam penangguhan cukai (duty suspension) dan BKC yang dibebaskan untuk konsumsi (Bongartz, 2012). Penangguhan cukai diberikan pada BKC yang sedang dalam proses perpindahan dari negara produsen ke negara tujuan konsumsi. Pergerakan BKC perlu dimonitor karena BKC masih ditangguhkan cukainya. Ketika BKC dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dikonsumsi, barulah cukai menjadi terutang.

Harmonisasi untuk pasar tunggal ASEAN masih memerlukan waktu untuk dapat menyamai sistem yang berlaku di Uni Eropa. Sebagai tahap awal dalam kerjasama cukai ASEAN, ETS merencanakan antara lain untuk membuat database BKC di ASEAN, melakukan kajian mengenai sistem administrasi cukai di negara-negara ASEAN, serta tukar-menukar informasi tentang praktik terbaik (best practices) dalam kebijakan dan/atau administrasi cukai. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut patut disambut gembira dalam rangka mencari ide-ide segar untuk menggulirkan inovasi dalam administrasi atau dalam hal kebijakan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

 

Referensi:

APTF (Asia-Pacific Tax Forum). 2013. APTF ASEAN Excise Tax Study Group. Discussion Paper 26/08/2013.

ASEAN Secretariat. 2014. Thinking Globally, Prospering Regionally: ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Bongartz, M. 2012. Trade in goods subject to excise duties which have been released for consumption in other Member States: Analysis with reference to Directive 2008/118/EC and German excise law. World Customs Journal, Vol. 6(2), 19-27.

Budilaksono, A. dan Rustiningsih, H. 2013. Analisis Kebijakan Tarif Cukai Rokok dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Lockwood, B. dan Migali, G. 2009. Did the single market cause competition in excise taxes? Evidence from EU countries. The Economic Journal, 119, 406-429.

Schröer-Schallenberg, S. 2012. The legality of non-harmonised excise duties in the European internal market using the Federal Republic of Germany as an example. World Customs Journal, Vol. 6(2), 9-18.

Dimuat di situs Kementerian Keuangan per 25 Mei 2016.


Revealing willingness to pay and willingness to work to avoid deforestation and forest degradation using the contingent valuation method

March 14, 2016

This dissertation analysed local people’s contributions to a program that aimed at avoiding deforestation and forest degradation. The theoretical framework was Hicksian equivalent surplus for welfare changes induced by a quantity restriction. Based on data from contingent valuation surveys in East Kalimantan, Indonesia, it was shown that monetary contribution was very small compared to alternative land uses. The contribution in terms of unpaid working time has also been successfully implemented as an alternative to the monetary contribution. The results showed that local people preferred long term benefits if they were compensated for the program. As for compensation channels, local people preferred broad-based stakeholders cooperation. Local people were also willing to pay more if they trusted fellow local people.

Link to my full dissertation file (in pdf).