My Dissertation Abstract in BIES Journal Blog

May 31, 2016

My dissertation abstract appears in BIES Journal blog. The blog is intended to gather dissertation abstracts about Indonesia.

The link for the blog is here. And for my abstract is here; which is similar to my previous post.


Kerjasama Cukai ASEAN Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

May 26, 2016

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau dalam Bahasa Inggris disebut ASEAN Economic Community (AEC) yang berlaku mulai 31 Desember 2015 merupakan tonggak bersejarah bagi kerjasama regional ASEAN. MEA diharapkan menawarkan kesempatan yang sangat luas dengan pasar tunggal yang raksasa, baik ditinjau dari jumlah penduduk maupun produk domestik bruto. Cetak biru MEA menginginkan pasar tunggal ASEAN yang memberikan kebebasan aliran (free flow) barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil (ASEAN Secretariat, 2014). Dalam kerangka aliran yang bebas tersebut, dilakukan penghapusan berbagai hambatan tarif dan non tarif. Dalam hal ini, cukai dapat dipandang sebagai hambatan dari segi non tarif dengan menganggap bahwa perlakuan free flow juga diterapkan pada barang kena cukai (BKC).

Secara umum, pajak tidak langsung dalam bentuk cukai diterapkan di semua negara ASEAN, meskipun secara harfiah nama yang digunakan dapat berbeda-beda. Barang yang dikenakan cukai juga berbeda-beda, demikian juga basis pengenaan cukainya juga berbeda; meskipun terdapat juga persamaan-persamaan dalam kebijakan dan administrasi cukai. Misalnya, ditinjau dari segi produk (BKC), terdapat lima produk yang dikenakan cukai (atau nama lain yang bertujuan sama) di semua negara ASEAN, yaitu bir, wine, spiritus, rokok, cerutu, dan kendaraan penumpang. Terdapat pula beberapa BKC yang dikenakan cukai di mayoritas negara ASEAN (misalnya BBM, truk, bus, sepeda motor, dan tempat hiburan malam), serta terdapat pula BKC hanya di satu negara ASEAN, misalnya cukai kretek di Indonesia (APTF, 2013). Dari segi sistem cukainya, terdapat negara ASEAN yang menganut tarif ad valorem, tarif spesifik (termasuk Indonesia), atau tarif campuran. Perbedaan yang paling nyata adalah besaran tarif cukai yang berbeda-beda di antara negara ASEAN.

Ditinjau dari kerangka perwujudan arus bebas barang dan jasa, perbedaan sistem administrasi, jenis BKC, dan tarif yang berbeda-beda di negara ASEAN dapat menghambat aliran barang dan jasa. Misalnya untuk produk tembakau, negara ASEAN dengan tarif cukai rendah dapat menjadi target basis produksi, sedangkan negara ASEAN dengan harga jual eceran tinggi dapat menjadi target ekspor (Budilaksono dan Rustiningsih, 2013). Selain dapat menghambat aliran barang dan jasa, meningkatkan perdagangan lintas batas atau penyelundupan, perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat mendorong persaingan dalam kebijakan perpajakan diantara negara-negara ASEAN, suatu hal yang tidak diinginkan dalam pasar tunggal ASEAN. Sebagaimana terjadi di Eropa, pelaksanaan pasar tunggal pada awalnya mengakibatkan persaingan cukai (excise tax competition) dan perubahan interaksi strategis diantara negara anggota Uni Eropa, khususnya pada produk minuman mengandung alkohol (Lockwood dan Migali, 2009).

Untuk menghindari persaingan tersebut, terdapat dua forum yang dapat digunakan untuk membicarakan tentang perpajakan di ASEAN, yaitu Asia-Pacific Tax Forum (APTF) dan ASEAN Forum on Taxation (AFT). APTF merupakan produk dari suatu lembaga riset dan pendidikan nirlaba yang independen bernama International Tax and Investment Center (ITIC) yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau instansi yang mempunyai otoritas di bidang keuangan, perpajakan, dan kepabeanan di negara-negara Asia dan Pasifik. Salah satu hasil yang penting dari APTF terkait dengan cukai adalah kajian yang memetakan best practices di ASEAN dalam hal kebijakan dan administrasi terkait dengan BKC. Di lain pihak, AFT merupakan forum yang lebih baru. Dalam pertemuan AFT terakhir yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Maret 2016, diperkuat sub-forum dalam AFT yang khusus menangani cukai, yang disebut dengan Excise Tax Sub-Forum (ETS) yang menginduk pada AFT. Meskipun hanya merupakan suatu sub-forum, pembentukan ETS merupakan langkah maju dalam kerjasama cukai di level regional.

Pertanyaannya kemudian adalah: Apakah yang dapat dikerjasamakan dalam bidang cukai di level ASEAN? Sebagaimana disinggung di muka, harmonisasi dan standarisasi BKC serta tarif cukai dipercaya akan meningkatkan perdagangan dan investasi atas BKC di kawasan ASEAN. Meskipun demikian, karena perpajakan pada intinya adalah urusan dalam negeri atau kedaulatan suatu negara, harmonisasi dan standarisasi kebijakan dan/atau administrasi cukai di ASEAN masih akan memerlukan waktu yang cukup lama sampai dengan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut agak berbeda dengan kerjasama di bidang kepabeanan yang sejak awal merupakan topik yang dibahas sejak awal dalam liberalisasi perdagangan ASEAN.

Berkaca dari pengalaman Uni Eropa, negara anggota dapat menyepakati BKC terbatas pada beberapa produk, yang dalam kasus Uni Eropa meliputi produk energi, listrik, minuman mengandung alkohol, dan produk turunan tembakau. Meskipun demikian, setiap negara anggota tetap diberikan keleluasaan untuk mempertahankan atau mengenakan bea (duty) untuk produk-produk lain (Schröer-Schallenberg, 2012). Selain itu, sistem pengenaan cukai perlu diubah menjadi basis negara tujuan (destination-based) dimana cukai terutang di negara di mana BKC dikonsumsi, dengan tidak mempedulikan di mana BKC diproduksi atau diimpor.

Sistem ini lebih rumit daripada sistem yang selama ini berlaku karena cukai terutang di tempat konsumsi, padahal bisa jadi produksi atau tempat impor pertama kali ke kawasan ASEAN bukan di negara tempat konsumsi tersebut. Dengan demikian sistem tersebut memerlukan prasayarat berupa penyesuaian atau administrasi pajak yang lebih baik dalam mencatat pergerakan BKC dari negara tempat impor ke negara tempat konsumsi. Sistem tersebut yang berlaku di negara-negara anggota Uni Eropa dengan membedakan secara jelas BKC yang dalam penangguhan cukai (duty suspension) dan BKC yang dibebaskan untuk konsumsi (Bongartz, 2012). Penangguhan cukai diberikan pada BKC yang sedang dalam proses perpindahan dari negara produsen ke negara tujuan konsumsi. Pergerakan BKC perlu dimonitor karena BKC masih ditangguhkan cukainya. Ketika BKC dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dikonsumsi, barulah cukai menjadi terutang.

Harmonisasi untuk pasar tunggal ASEAN masih memerlukan waktu untuk dapat menyamai sistem yang berlaku di Uni Eropa. Sebagai tahap awal dalam kerjasama cukai ASEAN, ETS merencanakan antara lain untuk membuat database BKC di ASEAN, melakukan kajian mengenai sistem administrasi cukai di negara-negara ASEAN, serta tukar-menukar informasi tentang praktik terbaik (best practices) dalam kebijakan dan/atau administrasi cukai. Bagi Indonesia, perkembangan tersebut patut disambut gembira dalam rangka mencari ide-ide segar untuk menggulirkan inovasi dalam administrasi atau dalam hal kebijakan untuk ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

 

Referensi:

APTF (Asia-Pacific Tax Forum). 2013. APTF ASEAN Excise Tax Study Group. Discussion Paper 26/08/2013.

ASEAN Secretariat. 2014. Thinking Globally, Prospering Regionally: ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Bongartz, M. 2012. Trade in goods subject to excise duties which have been released for consumption in other Member States: Analysis with reference to Directive 2008/118/EC and German excise law. World Customs Journal, Vol. 6(2), 19-27.

Budilaksono, A. dan Rustiningsih, H. 2013. Analisis Kebijakan Tarif Cukai Rokok dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN Economic Community 2015. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Lockwood, B. dan Migali, G. 2009. Did the single market cause competition in excise taxes? Evidence from EU countries. The Economic Journal, 119, 406-429.

Schröer-Schallenberg, S. 2012. The legality of non-harmonised excise duties in the European internal market using the Federal Republic of Germany as an example. World Customs Journal, Vol. 6(2), 9-18.

Dimuat di situs Kementerian Keuangan per 25 Mei 2016.


Revealing willingness to pay and willingness to work to avoid deforestation and forest degradation using the contingent valuation method

March 14, 2016

This dissertation analysed local people’s contributions to a program that aimed at avoiding deforestation and forest degradation. The theoretical framework was Hicksian equivalent surplus for welfare changes induced by a quantity restriction. Based on data from contingent valuation surveys in East Kalimantan, Indonesia, it was shown that monetary contribution was very small compared to alternative land uses. The contribution in terms of unpaid working time has also been successfully implemented as an alternative to the monetary contribution. The results showed that local people preferred long term benefits if they were compensated for the program. As for compensation channels, local people preferred broad-based stakeholders cooperation. Local people were also willing to pay more if they trusted fellow local people.

Link to my full dissertation file (in pdf).


Finally, I dit it!

December 10, 2015

Pertanyaan yang tabu untuk mahasiswa S3: Risetnya bagaimana? Kapan lulus? Jangan sekali-kali bertanya hal-hal itu kepada mahasiswa S3, terutama generasi “tua”.

Alhamdulillah. Pertanyaan itu bukan lagi tabu untukku.

P_20151118_160940

Perlu 6 tahun bagiku menyelesaikan perjalanan akademis yang kumulai November 2009. Sebagaimana perjalanan, ada banyak pemandangan indah, tapi tidak sedikit tanjakan dan belokan yang berbahaya. Tapi, ketika sudah sampai tujuan, semuanya yang pahit atau yang manis, berubah menjadi kenangan.

Dan kenangan itu tak ada pahit atau manis, yang ada adalah pelajaran-pelajaran untuk masa depan.

My oral examination in the PhD IDS news


Environmental Standard: A Disguised Protectionism?

February 13, 2010

A presentation file that describes some environmental standards in international trade under GATT 1994 and WTO; and application of those standards in case of tropical forest.

Presentation (in English, pdf) is available here:

Standar Lingkungan: Proteksi Tersembunyi?

File presentasi yang menjelaskan mengenai standar-standar lingkungan yang terkait dengan GATT 1994 dan WTO; serta aplikasinya pada kasus perdagangan kayu tropis.


My Master Thesis on Accountability

May 29, 2008

Title: Accountability Reporting in Indonesia: Perceived Performance, Measurement System, and Implementation Approach

This thesis provides a preliminary study about the practice of accountability reporting in Indonesia government units. There are three conclusions:

(1) common phenomenon of self-serving attributions in self-reporting was proven to exist strongly and most units attribute it to themselves for a good performance but blame external factors for failure.
(2) finding also shows the difficulty for government units to measure their performance in terms of outcome, benefit, and impact. Exaggeration in reporting performance was proven to exist.
(3) implementation approach is related with improper measurement.

This is my thesis in Graduate School for International Development & Cooperation (IDEC), Hiroshima University, Japan (2004). Abstract (English, pdf) could be downloaded from Finance Education & Training Agency (FETA), MOF. Full thesis could be seen at Library of FETA, Jl. Purnawarman No. 99, Jakarta Selatan, 12110.


Penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah: Perkembangan & Permasalahan

May 28, 2008

Title in English: Combining Financial Report and Accountability Report in Government Units: Progress and Problems

Abstract: Before enactment of Government Regulation Number 8/2006, Accountability Report and Financial Report are disclosed separately. In order to implement performance budgeting, it is mandatory to combine governmental accounting system and performance management system. Since in Indonesia those systems are in early step of development, such combination still has numbes of problems. This article will elaborate problems of current system and try to offer recommendation derived from literature reviews.

This article is published in Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 2, November 2006, Pp. 1-15. Full article in Bahasa Indonesia can be downloaded from Finance Education & Training Agency (FETA), Ministry of Finance.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.